Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta pemerintah konsisten dalam upaya pembubaran organisasi masyarakat yang anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti-Pancasila.
"Tak hanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kalau nanti ada organisasi atau kelompok-kelompok yang komunis, ateis segala macam juga pemerintah harus bersuara yang sama," kata Arsul, saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Selasa (16/5/2017).
"Konsisten saja, paling penting konsistensi itu saja," ujar dia.
Tak hanya itu, Arsul juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai ormas mana yang akan dibubarkan jika tak sesuai dengan ideologi bangsa dan negara.
"Pemerintah memang harus hati-hati dan kritis. Kritis itu jangan kemudian yang dianggap radikal itu pasti anti-NKRI dan anti-Pancasila, harus dibedakan," kata politisi PPP ini.
Jika ada kelompok yang dianggap radikal dalam konteks pelanggaran hukum, maka Arsul mengatakan bahwa pelaku pelanggar hukum yang harus ditindak.
"Mereka katakanlah sering melakukan pelanggaran hukum, ya diproses hukum kalau itu pelakunya. Tapi bukan organisasinya dibubarkan," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya pembubaran dan melarang kegiatan yang dilakukan ormas HTI. Sebab, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.
Keputusan pembubaran HTI tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang. Pemerintah pun memaparkan tiga alasan membubarkan HTI.
Blogger Comment
Facebook Comment